UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

YU HENI PRASASTI, YU HENI PRASASTI (2021) UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text AYU HENI PRASASTI B19031005.pdf Download (690kB)

Abstract

ABSTRAK AYU HENI PRASASTI/B19031005/2021/ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI JAMBI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH SEBAGAI PEMBIMBING I / DR. HJ. SUZANALISA, SH.MH Sebagai Pembimbing II Provinsi Jambi merupakan wilayah ke 3 pensuplai Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri setelah Provinsi Aceh dan Riau dari Pulau Sumatera untuk itu melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berada dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi melakukan berbagai upayaupaya penanggulangan TPPO telah membentuk Tim Koordinasi dalam Pencegahan TPPO. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Jambi. Metode Penelitian yang digunakan Normatif Empiris. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Modus Operandi TPPO Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi antara lain Kemiskinan, Pendidikan, Ekonomi kekuranngan informasi, ketidakadilan dan kesetaraan gender, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti melalui PJTKI, Melancong, atau Ibadah Keagaaman yang mewajibkan berangkat ke tanah suci sesuai kepercayaan pemohon pasport, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berupa pembentukan tim koordinasi pencegahan TPPO, memberikan syarat tambahan non prosedural seperti surat pengantar tambahan dan wawancara dengan Pemohon Pasport. Optimalisasi Kedepan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Provinsi Jambi antara lain Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor RI di Provinsi Jambi dan Menindak lebih lanjut dengan segera dan detail terhadap adanya indikasi TPPO yang bekerjasama dengan Penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kebohongan tujuan pengurusan pasport RI. Saran yang direkomendasikan adalah Perlu ditingkatkan evaluasi dan monitoring setiap tindakan indikasi TPPO yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambidalam permohonan parport, an peranan semua Instansi pemerintah berupa sinergitas secara berbasis data elektronik dalam rangka memberikan akses validitas data kependudukan maupun syarat tambahan procedural dalam rangka penanggulangan TPPO di Provinsi Jambi dan ketelitian, keefektifan, integritas, pemanfaatan secara optimal terhadap sarana dan prasarana, jumlah personil, dan keuangan dalam pencapaian target kerja dalam Penanggulangan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengurusan Paspor RI v

Actions (login required)

View Item