DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN JALAN PAKET 10 DI PENGADILAN TIPIKOR JAMBI (Studi Kasus N0. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)

FITRI DWIZAY DAYANTI, FITRI DWIZAY DAYANTI (2021) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN JALAN PAKET 10 DI PENGADILAN TIPIKOR JAMBI (Studi Kasus N0. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text FITRI DWIZAY DAYANTI B19031014.pdf Download (612kB)

Abstract

ABSTRAK Fitri Dwizay Dayanti / B 19031014 / 2021 / DISPARITAS KEPUTUSAN HAKIMI TERHADAP TINDAKAN PIDANA Korupsi (Studi Kasus N0.2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB dan No. 20/PID.SUS-TPK/ 2020/PN.JMB) / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH, MH sebagai Pembimbing I dan Dr. Fredricka Nggeboe, SH, MH sebagai Pembimbing II. Melihat fakta-fakta seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia beserta seluruh aparatur penegak hukum dan masyarakat harus berusaha sungguhsungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut. Berbicara aparaturnya, tindak penengakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus-menurus tetapi outputnya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegak hukum dilapang justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan pemerintah dan terjadi inkosistensi dalam usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Untuk memahami dan menganalisis mengenai bagaimana hakim memberi putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktorfaktor apasaja yang menyebabkan terjadinta disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi. Ternyata bahwa tanpa pendoman dan prinsip-prinsip yang jelas diberikan Undang-Undang hukum pidana dalam soal pemindaan, hakim akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibat akan dapat menimbulkan praktek-praktek pemindaan yang sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena putusan pidana mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyakut langsung terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat luas. Dilain pihak berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan yang diberikam kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana sangtlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang mencolok sekali. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut telah ada pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani putusan hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijadikan sebagai Yurisprudensi. Hal ini dapat mempermudah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana teruang dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya Kata Kunci : Disparitas, Keputusan Hakim, Korupsi

Actions (login required)

View Item