ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

JULIANTO ADI PRASETYO, JULIANTO ADI PRASETYO (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text JULIANTO ADI PRASETYO.pdf Download (648kB)

Abstract

ABSTRAK Julianto Adi Prasetyo / B 19031013 / 2021 / Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 2. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis proses pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. 2) Untuk menganalisis hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. 3) Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research yaitu melihat Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Dari pengungkapan perkara tersebut pelaku atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, tentu adanya hambatan, yaitu (a) Tidak koperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan (c) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan tersebut yaitu (a) penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama, (b) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukannya unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, (c) pihak Ditreskrimum Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahan sudah 10 tahun mengabdi untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Actions (login required)

View Item