PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 DI KOTA JAMBI

JUWANDA WERA BHAKTI, S.H, JUWANDA WERA BHAKTI, S.H (2021) PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 DI KOTA JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

[img] Text
JUWANDA WERA BHAKTI B18031046.pdf

Download (609kB)

Abstract

ABSTRAK Juwanda Wera Bhakti S.H / B18031046 / 2021 / Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Kota Jambi / DR. Bunyamin Alamsyah. S.H, M.H sebagai Pembimbing I / HJ. Chairijah, S.H., M.H. PH.D Sebagai Pembimbing II. Narkotika merupakan masalah yang sangat menonjol di Indonesia. Khususnya penyalagunaan narkotika. Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian Pencandu narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54 dan 127 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menjadi tujuan didalampenelitian yaitu menjelaskan bentuk Penerapan Sanksi Rehabilitasi bagi penyalaguna narkotika di Indonesia, Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Hasil Penelitian yang diproleh yaitu Penerapan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi pencandu narkotika berdasarkan Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di kota jambi adalah undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Sema no 04 tahun 2009. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi rehabilitasi belum maksimal dikarnakan dari kurangnya kordinasi antar aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian saran yang dapat disampaikan perlunya diciptakan suatu aturan yang dapat mengikat aparat penegak hukum agak menjadi satu jalur dalam memutuskan suatu penetapan khususnya di penyalagunaan narkotika. Kata Kunci : Penerapan Hukum Pidana, Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi

Item Type: Thesis (Tesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User: Mr Admin Repo
Date Deposited: 18 Jan 2022 04:01
Last Modified: 18 Jan 2022 04:01
URI: http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/1046

Actions (login required)

View Item View Item