DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALHAGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn

MUHAMMAD FADLI, MUHAMMAD FADLI (2021) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALHAGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn. skripsi thesis, Universitas Batanghari.

Text SKRIPSI MUHAMMAD FADLI 1700874201205.pdf Download (914kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidaan Pejara Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PNCbn, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalag guna narkotika studi kasus Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Permasalah dalam penelitian ini ialah 1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahguna narkotika Studi Kasus Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn? 2) Apa dasar dilakukan Rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkotika Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn?. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis Normatif di mana terdapat isu hukum berupa kekaburan norma di mana di dalam Pasal 127 ayat (1) dan atay (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pertentangan Norma. Di dalam Pasal 127 ayat (1) menyatakan penyalahguna Narkotika di kenakan pidana penjara namun di dalam Pasal 127 atat (2) menyatakan Hakim dalam memberikan menjatukan putusan sebagai mana Pasal 127 ayat (1) juga harus memper hatikan Pasal 55, 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penjalahguna Narkotika wajib dikenakan Rehabilitasi. Hasil penelitian bahwa Hakim dalam menjatukan putusan mempertimbangkan Pertimanagn Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis pertimbagan Yuridis meliputi fakta persidanagn, kesesuaian unsur pasal yang di dakwaan terhadap terdakwa. Dasar pemberian Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dalap di lihat di dalam Pasal 127 ayat (2) yang mana menyatakan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap penyalah guna narkotika harus memperhatikan Pasal 55. 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana di dalam pasal tersebut menyatakan penyalahguna narkotika wajib di Rehabilitasi hal ini di perkuat dengan SEMA No 4 Tahun 2010 yang juga mengatur mengenai penyalahguna narkotika di kenakan Rehabilitasi. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Penyalahguna Narkotika

Actions (login required)

View Item