ERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA DI KOTA JAMBI

GALLY NAUVAL, GALLY NAUVAL (2021) ERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA DI KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari.

Text Skripsi Gally Nauval.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi tenaga kerja yang sangat tinggi dan dengan nilai upah yang relatif rendah. Nilai upah untuk layanan tenaga kerja didasarkan pada upah minimum, yang merupakan nilai terendah yang ditetapkan sebagai biaya standar yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pemberi kerja atau pemberi kerja kepada setiap pekerjanya. latar belakang penulis yang mendasari penulis adalah pengawasan pelaksanaan upah minimum kota oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi di wilayah kota jambi, kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi jambi terhadap pengawasan pelaksanaan upah minimum kota di wilayah kota jambi, dan upaya dalam meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga kerja Provinsi jambi terhadap pengawasan pelaksanaan upaya minimum kota di wilayah kota jambi. Dalam penelitian hukum hanya terdapat 2(dua) penelitian hukum normatif dan empiris/sosiologis.Dalam Penelitian ini penulis menemukan, Pengawasan pelaksanaan upah minimum kota di wilayah Kota Jambi sendiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku namun masih banyak perusahaan yang terlepas pengawasannya dikarenakan tidak adanya laporan dari perusahaan tersebut. dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa tahapan diantara nya tahap preventif edukatif, tahap represif non yudisial, tahap refresif yustisial. Kendala dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota Setelah dilakukan wawancara dari beberapa responden terdapat rata-rata perusahaan telah melakasanakan pemberian Upah minimum sesuai dengan aturan akan tetapi ada beberapa perusahaan yang belum mampu menjalankan upah minimum tersebut. Di karenakan regulasi hanya mengatur secara umum tanpa melihat klasifikasi jenis usaha. upaya dalam mengatasi kendala- kendala dalam pelaksanaan upah minimum tersebut diantaranya Dilakukannya sosialisasi tentang peraturan perundang – perundang dibidang ketenagakerjaan tentang upah minimum kota dan dilakukannya pembinaan saran penulis Regulasi yang lebih spesifik dalam menentukan badan usaha seperti apa yang di wajibkan dalam pelaksanaan upah minimum tersebut, Memberikan edukasi terhadap pekerja dan perusahaan sehingga mampu tercapainya keadilan yang merata.

Actions (login required)

View Item