KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 OKNUM PEGAWAI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA JAMBI

RENI NISYWAN, RENI NISYWAN (2022) KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 OKNUM PEGAWAI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari.

Text RENI NISYWAN LENGKAP edit.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nisywan, Reni. 2022. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Oknum Pegawai Kantor Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H dan Ahmad Zulfikar, S.H, M.H Kata kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Penggelapan Pajak, Pegawai Latar belakang: kejahatan dapat diartikan secara kriminologis yaitu perilaku manusia yang mencemari norma-norma dasar masyarakat, dan siapa pun dapat melakukannya serta tindak pidana merupakan perbuatan yang menurut hukum pidana merupakan demonstrasi kriminal yang diatur dalam peraturan pidana. Penggelapan pajak sering terjadi dalam konteks peluang dan kemudahan yang hanya dimungkinkan melalui hubungan kepercayaan antara wajib pajak dengan orang lain sehingga terdapat peluang bagi oknum melakukan tindak pidana. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kronologi, penyelesaian, kendala dan upaya yang dilakukan atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Pendekatan dan metode: penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis observasional yaitu untuk melihat bagaimana peraturan dan ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dilakukan oleh oknum pegawai di kantor Samsat Jambi. Hasil penelitian: tindak pidana penggelapan pajak terjadi karena adanya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh korban kepada pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana ini adalah dengan memberikan sanksi berupa dibebas tugaskan dari pekerjaan dan harus bersedia untuk membayar kerugian atas perbuatannya kepada korban dan negara. Simpulan dan saran: memberikan teguran berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 dengan tingkatan disiplin berat karena telah melakukan larangan yang terdapat dalam Pasal 4 (10), memberikan hukuman berupa dibebas tugaskan, mengaharuskan pelaku untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh korban dan negara, serta melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. Melihat kejadian ini, disarankan dan diharapkan agar BKD dapat berkomitmen untuk membrantas korupsi, melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengecekan ulang bukti setoran pajak dan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai.

Actions (login required)

View Item