PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN KTL)

AZEL ARISANDI, AZEL ARISANDI (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN KTL). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text TESIS AZEL ARISANDI.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Azel Arisandi / B20031055 / 2022 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl)/ Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan- keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk Cybercrime. Ada beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi secara online salah satunya adalah revenge porn, ialah kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam, berdasarkan fakta dilapangan salah satu revenge porn yang terjadi diwilayah Tanjung Jabung Barat dialami oleh korban bernama Sarmila Sinta, tindakan revenge porn dilakukan oleh SC dengan menyebarkan foto-foto telanjang korban media elektronik facebook karena sakit hati akan ditinggal menikah dengan pria lain. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL, faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penegakan hukum dalam putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn.Ktl ini prosesnya diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum kejahatan pornografi diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor Sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum diantaranya meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan, Kerjasama Polres Tanjung Jabung Barat dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider, meminimalisir penggunaan dana. Saran yang disampaikan yaitu :Dalam mengatasi kendala yang ada dalam penegakan hukum hendaknya berkoordinasi lintas sectoral dengan pihak-pihak terkait. Serta hendaknya Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Pornografi, Media Elektronik.

Actions (login required)

View Item