PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT

ADE SANTINI TARIGAN, 1700874201193 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT. Tesis thesis, Universitas Batanghari Jambi.

Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT) SINTA AMELIA PUTRY 190087421004.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nama Mahasiswa : Ade Santini Tarigan NIM 1700874201193 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan Di Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditentukan bahwa terdapat kondisi- kondisi anak yang mendapatkan perlindungan khusus, yang salah satunya yaitu anak korban kejahatan seksual termasuk korban persetubuhan. Perlindungan khusus yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 69A terdiri atas edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perkosaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2)Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. 3)Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1)Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perkosaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilihat berdasarkan teori penyebab terjadinya tindak pidana dilihat dari perspektif biologis merupakan berdasarkan hasil dari beberapa perubahan dalam otak. Dari perspektif psikologis berdasarkan ketidakmampuan mengontrol diri atau hati nuraninya. Dilihat dari perspektif sosiologis merupakan kondisi lingkungan sekitarnya. 2)Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait yaitu Kepolisian dan Kejaksaan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Persetubuhan dan Polres Tanjung Jabung Barat

Actions (login required)

View Item