KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO, 1600874201429 (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

Text (KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI) Skripsi Aldrian Caya A.R-.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindakakan tindak pidaana. disebabkan dari kondsi maing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri. Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan “Strafbaarfeit”, pembuat perundang- undangan menggunakan kata “Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana”, sedangkan istilah “Delik” digunkana dalam kepustakaan hukum pidana.

Actions (login required)

View Item