SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI

HERI SUPRIAWAN, B20031098 (2023) SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI) Heri Supriawan B20031098.pdf - Published Version Download (968kB)

Abstract

ABSTRAK Heri Supriawan/B20031098/2023/ Sinergitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi/ Prof. Dr. H. .Abdul Bari Azed, SH.MH sebagai Pembimbing Pertama/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH sebagai Pembimbing Kedua. Provinsi Jambi memiliki kekayaan Batubara yang tidak akan habis dalam masa 100 tahun dan akan bertambah apabila ditemukan lokasi tambang baru, namun memiliki kendala dalam pengangkutan untuk sampai ke Pelabuhan Stockfile Batubara yang tidak memiliki jalur khusus, maka berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah memakai Jalan Umum. Hal ini menarik dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis Pelaksanaan Sinergitas Penegakan Hukum Polda Jambi dalam upaya pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi, Kendala apa saja yang dialami oleh Polda Jambi terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi,Konsep Masa Yang Akan Datang dalam Sinergitas Polda Jambi kendala Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi. Metode Penelitian yuridis Empiris. Pelaksanaan Sinergitas Penegakan Hukum Polda Jambi dalam upaya pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi telah dilaksanakan antara lain Batas maksimum muatan dibatasi 11,5ton , Rute angkutan batubara melalui jalur muara bulian –tempino , Pengaturan waktu operasional angkutan batubara, Diperlukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pemasangan rambu dan marka pada rute angkutan batubara, Penggunaan nopol khusus angkutan batubara, Penyediaan supply bbm non subsidi di spbu khusus angkutan batubara. Kendala Polda Jambi terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambibersumber dari intern Polda Jambi antara lain indan internal Polda Jambi. Internal terdiri dari Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja, Anggaran yang dimiliki oleh yang terbatas, Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai, Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum. Eksternal terdiri dari Optimal kerjasama dari pihak masyarakat, Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin, geografi Provinsi Jambi.Konsep Masa Yang Akan Datang dalam Sinergitas Polda Jambi kendala Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi antara lain Penekanan segera tentang penataan & Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Provinsi Jambi, Optimalisasi Kinerja Tim Satgas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkutan Minerba Di Provinsi Jambi, Rekomendasi kepada Dinas PUPR prov jambi untuk melakukan perbaikan jalan, Penambahan, Refungsional, Monitoring Kantung-Kantung Pakir Truk-truk angkutan Batubara di sepanjang pelintasan. SARAN disampaikan bahwa Perlu ditingkatkan kinerja Sinergitas Polda Jambi dengan stakeholder terkait terhadap Kendaraan Angkutan Batubara di Provinsi Jambi sampai memiliki jalur khusus pengangkutan tersebut dan Perlu dipercepat jalur khusus bagi angkutan batubara dalam rangka mencegah dampak-dampak negative di jalan umum Provinsi Jambi Kata Kunci : Sinergitas, Penegakan Hukum, Kendaraan Pengangkut Batubara, Provinsi Batubara

Actions (login required)

View Item