PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI

MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN, B20031035 (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSEORANGAN PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI) MUHAMMAD ALZOEBY ERBAKAN B20031035.pdf - Published Version Download (806kB)

Abstract

Muhammad Alzoeby Erbakan / B 20031035 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2. Hutan produksi di Indonesia sebagian besar berupa hutan alam atau hutan rimba yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sendiri berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap perseorangan penguasaan hutan produksi secara tidak sah di wilayah hukum Polres Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Penegakan hukum pelaku penguasaan hutan produksi terhadap perseorangan secara tidak sah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan putusan Nomor: 132/Pid.B/LH/2019/PN.Mrb. Adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak aparat penegak hukum antara lain (1) Pelaku Melarikan Diri (2) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa (3) Kepala desa setempat tidak koperatif dalam memberikan informasi. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Aparat penegak hukum mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku (2) pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan ditambahkannya unsur pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, selanjutnya oknum kepala Desa dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah (3) pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batanghari terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut, santun dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya masyarakat bisa bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat penguasaan hutan produksi oleh perseorangan. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perseorangan, Penguasaan, Hutan Produksi, Secara Tidak Sah

Actions (login required)

View Item