PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

AULIA ERTASUCI, 1900874201155 (2023) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) AULIA ERTASUCI 1900874201155.pdf - Published Version Download (854kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi publik apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik dan untuk mengetahui Konsekuensi Hukum yang timbul terhadap Badan Publik yang tidak menyediakan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Informasi yang tersedia untuk umum dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh otoritas publik, seperti informasi yang harus tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang harus segera diumumkan, dan informasi yang harus tersedia kapan saja. Keterbukaan informasi publik didasarkan pada kesepakatan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, dengan beberapa batasan, untuk mewujudkan tata kelola yang sukses. Apabila badan publik menolak memberikan, menyediakan, atau mengumumkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka badan publik itu sendiri dapat dikenakan akibat atau akibat hukum berupa Sanksi Pelajaran paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 5 (lima) Juta Rupiah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kata Kunci: Informasi Publik, Badan Publik, Pertanggungjawaban Pidana

Actions (login required)

View Item