PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Rizky Rahmat Aldo, 1800874201202 (2023) PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA) RIZKY RAHMAT ALDO 1800874201202.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, Lanjut Usia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Apakah ada perbedaan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu perlunya kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tidak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal adalah karena: pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun system pemidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (positivisme) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Sebab sementara ini Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam sistem peradilan pidananya maupun sistem pemindanannya.

Actions (login required)

View Item