STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL NOMOR 125/Pid.Sus/2022/PN.KTL DALAM PERKARA KOSMETIK ILEGAL DI KOTA KUALA TUNGKAL

MUHAMMAD ZUL IKHSAN, 1800874201163 (2023) STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL NOMOR 125/Pid.Sus/2022/PN.KTL DALAM PERKARA KOSMETIK ILEGAL DI KOTA KUALA TUNGKAL. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (114kB)
	Text 02. HAL PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (735kB)
	Text 04. ABSTRACT.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL NOMOR 125/Pid.Sus/2022/PN.KTL DALAM PERKARA KOSMETIK ILEGAL DI KOTA KUALA TUNGKAL) MUHAMMAD ZUL IKHSAN 1800874201163.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (717kB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang perkara kosmetik ilegal.dan Apakah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal sudah sesuai dengan putusan hakim. Metode penelitiannya ialah empiris. Hasil penelitiannya yaitu Menurut peneliti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Ktl sudah tepat apabila terdakwa Mirna Wati Binti H. Harusa selaku pelaku usaha, dijatuhkan tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Apabila ditinjau kembali atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, antara terdakwa selaku pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen saling memiliki keterkaitan. walaupun pada kenyataannya masa penjatuhan pidana dan denda yang diberikan jauh dari kata sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan karena kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh petugas BPOM dan adanya perbedaan seseorang dimata hukum (hanya terdakwa yang dilakukan penyidikan, padahal toko yang lain juga menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar), Dan Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak sependapat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi terhadap terdakwa. Karena menurut Majelis Hakim, dalam struktur BBPOM Jambi terdapat seksi pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan tiap satu/dua kali dalam setahun, untuk memeriksa apakah ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam pasaran atau tidak. Apabila ditemukan, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan adalah bersifat persuasif artinya diberikan pembinaan terlebih dahulu kepada para penjual/pelaku usaha dengan cara melakukan pemusnahan barang bukti di tempat ditemukannya barang, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun apabila pembinaan telah dilakukan dan praktek penjualan terhadap kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut tetap berjalan maka tindakan kedua barulah ditempuh melalui jalur hukum Kata Kunci : Kosmetik Illegal dan Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item