PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGO RAJO PERSADA DI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN KTL).

M. ARIQ GAFFARI, 1800874201025 (2024) PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGO RAJO PERSADA DI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN KTL). skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text (PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGO RAJO PERSADA DI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN KTL).) M. ARIQ GAFFARI 1800874201025.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (890kB)
	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Updated Version Download (455kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Updated Version Download (302kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (96kB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Kuala Tungkal terhadap pemberhentian sementara Direksi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Kuala Tungkal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi. Hasil penelitiannya yaitu Bupati Tanjung Jabung Barat, Muhammad Safri, S.E., M.Si, Iwan Eka Putra, S.E., M.M dan Muhammad Asri, E.E selaku pemegang saham, komisaris utama, komisaris dan direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Persada melanggar ketentuan- ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka mempunyai akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Pengelolaan perseroan yang baik, apabila organ-organ perseroan dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu kepada UUPT, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan. Hubungan antar institusi internal perusahaan harus selalu bersinergi, sesuai dengan maksud dan tujuan guna kemajuan perseroan. Perselisihan antar institusi internal perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kata Kunci : Permbuatan Melawan Hukum dan Pemberhentian PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Persada

Actions (login required)

View Item