PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

RICKY CAHYADI ALBALAD, 1700874201361 (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text 2. PERSETUJUAN, PENGESAHAN, PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS) RICKY CAHYADI ALBALAD 1700874201361.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Notaris, Akta Autentik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitiannya yaitu pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJNP. Pasal 66 UUJNP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Actions (login required)

View Item