ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PUTU SRI MAYANI, 2000874201190 (2024) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text 02. HALAMAN PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (7MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (80kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA) PUTU SRI MAYANI 2000874201190.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian. Hasil penelitiannya yaitu Dalam penaganan kejahatan ujaran kebencian Polres Kabupaten Muaro Jambi melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Muaro Jambi dalam menindak ujaran kebencian. Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah pencemaran nama baik saat acara deklarasi ganti presiden atas kasus konten video dengan muengucapkan kata “idiot” ahamd dhani divonis 1 Tahun penjara dan mendapat masa hukuman 3 bulan penjara dan Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, faktor penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua faktor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana Kata Kunci : Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Media Sosial

Actions (login required)

View Item