PELAKSANAAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

OLIVIA NINDY KARTIKA, 2000874201328 (2023) PELAKSANAAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text (PELAKSANAAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR) OLIVIA NINDY KARTIKA 2000874201328.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Barang bukti sangat berkaitan erat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti tersebut akan digunakan oleh Jaksa untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan dihadapan persidangan. Barang bukti sendiri merupakan suatu barang yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam sidang pembuktian. Mengenai barang bukti apabila dalam putusan pengadilan barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada orang yang paling berhak maka hal ini akan dilaksanakan oleh Jaksa karena tugasnya dalam melaksanakan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan unutk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan Hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya dan mengaji pengaturan hukum dalam melaksanakan putusan Hakim mengenai pengembalian barang bukti serta mengkaji kendala-kendala dalam pengembalian barang bukti oleh Jaksa kepada pemiliknya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai proses pengembalian barang bukti dalam tidak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri sibolga adalah perkara yang sudah mendapatkan putusan inkracht setelah itu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan akan dikeluarkan 1 minggu setelah putusan inkracht. Petikan putusan tersebut akan diberikan kepada jaksa agar membuat berita acara pelaksanaan penetapan Hakim dan membuat berita acara pengembalian barang bukti. Setelah itu diberikan orang yang telah disebutkan namanya atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh Hakim. Sehingga Jaksa harus segera mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sudah disebutkan namanya dalam isi petikan putusan. Hanya saja dalam hal ini tidak ada aturan yang mengatur jangka waktu pengambilan barang bukti sehingga dikhawatirkan terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan. Kata Kunci: Peranan, Barang Bukti, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item