ANALISIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR : 643/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

M. NUR MA’RIFATUL FATMI, 2000874201215 (2024) ANALISIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR : 643/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. COVER..pdf - Published Version Download (61kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (808kB)
	Text 03. ABSTRAK..pdf - Published Version Download (145kB)
	Text 06. BAB I..pdf - Published Version Download (260kB)
	Text 10. BAB V..pdf - Published Version Download (127kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (79kB)
	Text (ANALISIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR : 643/Pid.Sus/2022/PN.Jmb) M. NUR MA’RIFATUL FATMI 2000874201215.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (697kB)

Abstract

Penulis melakukan penelitian analisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 643/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana analisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori putusan dan bagaimana penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb berdasarkan teori keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, dapat digunakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan pada saat persidangan, dan semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Namun jaksa kurang mempertimbangkan bahwa terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pidana penjara yang dituntut tidak maksimal hukumannya. Jika tuntutan jaksa bisa lebih tinggi tentu hal tersebut akan membuat efek jera kepada terdakwa. Kemudian penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum di dalam dakwaan subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair pada Putusan Hakim Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, Ancaman pidana yang didapatkan minimal tidak sesuai dengan teori keadilan, Hal ini dikarenakan seharusnya jaksa mengambil tuntutan yang lebih tinggi karena terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali. Kata Kunci: Surat dakwaan, jaksa penuntut umum, putusan, keadilan.

Actions (login required)

View Item