TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM PARTAI POLITIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

SION PERONICA SIAHAAN, 2000874201045 (2023) TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM PARTAI POLITIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. Abstrak.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text 6. Bab I.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text 10. Bab V.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 11. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM PARTAI POLITIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA) SION PERONICA SIAHAAN 2000874201045.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (520kB)

Abstract

Kata kunci: Korupsi, Partai Politik, pertanggungjawaban pidana. Korupsi politik yang terjadi di Indonesia berkorelasi positif dengan kegiatan pencairan dana parpol untuk membiayai kegiatan politik partai, baik dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah sah dan dapat dilakukan, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana yang masuk ke kas partai politik melalui lembaga PPATK. Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanya lah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item