ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

ARDYANSYAH GALINGGING, B21031026 (2023) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI) ARDYANSYAH GALINGGING B21031026.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis proses penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Untuk memahami dan menganalisis hambatan dalam penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio- Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Dapat diketahui tersangka atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari tindak lanjut laporan perkara tersebut kemudian tersangka atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya. Adanya hambatan penetapan tersangka yang di hadapi yaitu Tidak koperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu penyidik berusaha menyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, penyidik telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukannya unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut, pihak Ditreskrimum Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk dimintakan keterangan. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahan sudah 10 tahun mengabdi untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penetapan Tersangka, Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Actions (login required)

View Item