PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UTANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGRI JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR )

MOH. THAMSIR, B20031040 (2023) PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UTANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGRI JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR ). Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UTANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGRI JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR )) MOH. THAMSIR B20031040.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dan kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah hukum Tanjung Jabung timur yang salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7083 K/Pid.Sus/2022 terdakwa “SU” dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan uang pengganti sejumlah Rp. 95.728.360,- jika terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai hukum tetap, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa lain dalam tindak pidana korupsi ini ialah yang dilakukan oleh “HB” dengan putusan Nomor 7081 K/Pid.Sus/2022, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 95.632.950,- Putusan Hakim tidak dapat dieksekusi karena Jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain. Tujuan Penelitian nya ialah untuk memahami dan menganalisis peran Kejaksaan dalam proses eksekusi pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, untuk memahami dan menganalisis kendala yang ada serta untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh yaitu Peran Jaksa Dalam pengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang Undang untuk optimalisasi sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu Perlu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi Jaksa selaku eksekutor pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Kata Kunci : Eksekusi, Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item