PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OLEH KANTOR PERTANAHAN DI KOTA JAMBI

BILQIST HARIS, 2000874201064 (2023) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OLEH KANTOR PERTANAHAN DI KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

	Text 01. Cover.pdf - Published Version Download (28kB)
	Text 02. Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (846kB)
	Text 04. Abstrak.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text 11. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OLEH KANTOR PERTANAHAN DI KOTA JAMBI) BILQIST HARIS 2000874201064.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan layanan pertanahan secara elektronik. Layanan elektronik yang dimaksud adalah hak tanggungan terintegrasi secara elektronik (HT-el). Dengan layanan pertanahan melalui sistem elektronik yang mudah digunakan menjadi tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar tetap kompetitif di era digital dan membantu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui pendekatan socio legal-research. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berasal dari undang-undang, buku, jurnal, dan internet; data lapangan berasal dari wawancara dengan pihak terkait. Loket kantor pertanahan tidak diperlukan lagi karena pelayanan HT-el seluruhnya dilakukan secara online. Hal ini merupakan pencapaian signifikan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan melalui penerapan konsep e-Government. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi telah mengikuti proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 dan petunjuk teknis HT-el Nomor 2 Tahun 2020 dalam melaksanakan HT-el. Meskipun terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan sistem, berkas permohonan yang tidak sesuai, data bidang tanah yang belum terverifikasi, dan pembayaran SPS di luar jam kerja, penerapannya tetap berjalan. Kata Kunci : HT-el, Kantor Pertanahan, Pelayanan

Actions (login required)

View Item