PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI)

ZELLIKHA BUNGA SYAILENDRA, 2000874201162 (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI). skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (12kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (78kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI)) ZELLIKHA BUNGA SYAILENDRA 2000874201162.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai penegakan hukum pidana penyebar luasan informasi yang melanggar kesusilaan di Resor Kota Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran foto porno sesuai undang-undang Nomor 44 tahun 2008, menyediakan landasan hukum untuk menangani penyebaran materi pornografi. Kedua, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris memtode Socio Legal Research, penelitian ini melibatkan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil observasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi asusila di wilayah tersebut melibatkan kesadaran masyarakat yang masih terbatas terkait cyber crime dan jenis kejahatan di dalamnya. Selain itu, faktor keamanan memberikan peluang bagi pelaku untuk beroperasi secara tersembunyi dan sulit dilacak, diperparah dengan keterbatasan teknologi penegak hukum, khususnya kepolisian yang belum dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Actions (login required)

View Item