ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

AHMAD FADILLAH, 2000874201005 (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (42kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI) AHMAD FADILLAH 2000874201005.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun jumlah kasus korupsi terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, yang menjatuhkan hukuman kepada Direktur Utama PT Solusi Imaji Media, John Erens Rengku, atas penyalahgunaan fasilitas kredit dari Bank DKI untuk proyek pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan, kekaburan, dan kontradiksi hukum dalam putusan tersebut, terutama terkait penafsiran makna melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi hukum yang lebih komprehensif serta penerapan prinsip hukum yang konsisten. Putusan hakim dalam kasus ini dianggap belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif, meskipun telah memenuhi keadilan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item