PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN

DAUZEN AHMED, 1700874201117 (2023) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

[img] Text
1. COVER.pdf - Published Version

Download (28kB)
[img] Text
2. PERSETUJUAN.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
3. ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (6kB)
[img] Text
6. BAB 1.pdf - Published Version

Download (242kB)
[img] Text
10. BAB V.pdf - Published Version

Download (97kB)
[img] Text
11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (98kB)
[img] Text (PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK SEPUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LUBUK SEPUH KABUPATEN SAROLANGUN)
DAUZEN AHMED 1700874201117.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Disini kita akan membahas tiga hal terkait pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun? apa kendala dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun? Dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa lubuk sepuh kabupaten sarolangun yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan deskriptif analisis.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Admin Repo
Date Deposited: 30 Jan 2025 02:48
Last Modified: 30 Jan 2025 02:48
URI: http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/3798

Actions (login required)

View Item View Item