ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR : 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA, 2100874201211 (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR : 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1.COVER.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text 06. BAB 1.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text 10. BAB 5.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR : 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI) AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA 2100874201211.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah mengunakan Dokumen sekunder (Putusan Pengadilan Negeri Jambi). Berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru tidak memberi contoh seperti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukannya. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan atau penganiayaan.

Actions (login required)

View Item