PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

PIONA PEBBYANTI, 2100874201205 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb). skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (475kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)) PIONA PEBBYANTI 2100874201205.pdf - Published Version Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial dengan mengacu pada (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb). Kasus ini melibatkan terdakwa yang menggunakan akun media sosial milik korban untuk menyebarkan video bermuatan pornografi tanpa izin. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1)) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb (2)) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Normatif”. Hasil penelitian diperoleh suatu hasil antara lain adalah : (1)) Berdasarkan putusan hakim, terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Dengan dakwaan dari penuntut umum, pembuktian di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, juga barang bukti, dan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (2)) Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tantang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 ahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Actions (login required)

View Item