PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

TANTO YUNAEDI, 2100874201196 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (108kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL) TANTO YUNAEDI 2100874201196.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana penyebaran data pribadi, terutama oleh aplikasi pinjaman online ilegal, menjadi masalah serius di masyarakat, menyebabkan kerugian finansial dan mengakibatkan banyak korban. Sanksi yang ada dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar, dimana aturan ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus ini. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penegakan studi kasus sehingga Sumber data berupa Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal adalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal adalah Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, keterbatasan akses ke informasi, mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi, kultur/budaya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudahan teknologi

Actions (login required)

View Item