PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA POLRES KOTA JAMBI

RIZKA PUTRI RAMADHONA, 2100874201103 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA POLRES KOTA JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (95kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA POLRES KOTA JAMBI) RIZKA PUTRI RAMADHONA 2100874201103.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu meliputi perlindungan sementara dalam 1x24 jam sejak laporan diterima, yang berlaku hingga 7 hari. Perlindungan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan korban dan penyidikan oleh polisi, serta pemberitahuan perkembangan kasus kepada korban dan keluarganya. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu (1) Kaidah Hukum: Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; (2) Penegak Hukum: seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan; (3) Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang belum memadai, seperti ruang tahanan, kendaraan operasional, dan penyimpanan barang bukti, menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi, diperlukan peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan lembaga terkait, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dukungan psikososial, serta advokasi kebijakan dan pemantauan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan dan penanganan kasus KDRT.

Actions (login required)

View Item