DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

MUHAMMAD APRILIANDO, 2000874201260 (2025) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (20kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) MUHAMMAD APRILIANDO 2000874201260.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma hukum positif (legal research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pid.B/2024/PN.Jmb; dan Putusan Putusan No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adanya senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penganiayaan dan hukuman pidana penjara yang sangat jauh berbeda, dimana hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951. Perbuatan para pelaku lebih tepatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang mengakibatkan luka berat pada Putusan No. 418/Pid.B/2023/PN.Jmb dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara. Selain itu, juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

Actions (login required)

View Item