PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

ROSPITA MANIHURUK, 2000874201027 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019). skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)) ROSPITA MANIHURUK 2000874201027.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara obstruction of justice yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyuapan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis terhadap Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

Actions (login required)

View Item