PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)

MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH, 2100874201229 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi). skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)) MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH 2100874201229.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya. Anggota kepolisian yang menjalankan tugas penanganan demonstrasi mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis didapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16 dan Pasal 16 yang terkait dengan tugas dan wewenang polisi. Selain itu ada juga perlindungan dari Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun perlindungan non yuridis diberikan dengan berdasarkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015. Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demontrasi, demontrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demontrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat diatur dialam Pasal 205 KUHAP dan penyidikan perkara biasa diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (plager) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan.

Actions (login required)

View Item