ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DOLI WIRANTA, 2100874201042 (2025) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESSAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) DOLI WIRANTA 2100874201042.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Santet dianggap melanggar hukum dan perlu dikriminalisasikan karena menyimpang dari norma hukum serta mengancam stabilitas sosial. Kriminalisasi ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik berbahaya dan tidak etis, yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa. Santet dipandang sebagai tindakan ilegal dengan dampak fisik dan psikologis. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan socio-legal research yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan purpose sampling dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia serta implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Actions (login required)

View Item