PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM AKTA JUAL BELI YANG BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM

YOLA LATRI MONIKA, 2100874201032 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM AKTA JUAL BELI YANG BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (25kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (74kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM AKTA JUAL BELI YANG BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM) YOLA LATRI MONIKA 2100874201032.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui penyebab akta jual beli batal demi hukum berdasarkan putusan hakim dan untuk megetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam Akta Jual Beli yang Batal Demi Hukum berdasarkan putusan hakim. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu penyebab umum Akta Jual Beli batal demi hukum berdasarkan putusan hakim yaitu jika melanggar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), seperti kesepakatan cacat, pihak tidak cakap hukum, objek tidak jelas, atau tujuan melanggar hukum. Objek bermasalah (dalam sengketa, bukan milik penjual, atau terikat hak lain) juga menjadi alasan. Pelanggaran formalitas, seperti AJB tidak dibuat di hadapan PPAT atau dokumen tidak lengkap, membuatnya cacat hukum. Pemalsuan dokumen atau penipuan dalam proses juga berakibat batal. Selain itu, AJB melanggar UUPA jika melampaui batas penguasaan tanah atau pelaku tidak memenuhi syarat hukum. Kegagalan memenuhi kewajiban pajak juga dapat membatalkannya. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam Akta Jual Beli yang Batal Demi Hukum berdasarkan putusan hakim meliputi pengembalian uang atau ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil, serta restitusi untuk memulihkan keadaan sebelum transaksi, termasuk pembatalan balik nama sertifikat tanah. Pembeli juga dapat menuntut penjual yang bertindak dengan itikad buruk secara pidana atau perdata atas perbuatan melawan hukum. Selain itu, pembeli berhak mengajukan sita jaminan untuk melindungi objek dari pengalihan pihak lain. Prinsip itikad baik memberikan perlindungan tambahan berupa hak restitusi dan ganti rugi. Pembeli juga dapat menggugat PPAT atas kelalaian terkait keabsahan transaksi.

Actions (login required)

View Item