PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DI RESTORAN KAMPUNG KECIL KOTA JAMBI DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

MUHAMMAD JAFAR BATUBARA, 1800874201238 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DI RESTORAN KAMPUNG KECIL KOTA JAMBI DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DI RESTORAN KAMPUNG KECIL KOTA JAMBI DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN) MUHAMMAD JAFAR BATUBARA 1800874201238.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Seorang pekerja, selain memiliki hak dasar dalam kodratnya sebagai manusia. Ia juga memiliki hak-hak yang diatur berdasarkan status/kedudukan dan posisinya sebagai seorang pekerja, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya perlindungan. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang- undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Restoran Kampung Kecik Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan terutama masalah upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemenuhan hak terhadap pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan terutama masalah upah di bawah UMP. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditegaskan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan yaitu dengan tidak melakukan sistem perjanjian tertulis, perjanjian dilakukan hanya melalui lisan. Artinya pihak Kafe Lesehan Sendang Roso secara tidak langsung tidak mau mengambil resiko kedepannya, karena mengingat pekerja ini tidak menggunakan waktu kerja tidak tetap, artinya kapan saja pekerja mau berhenti maupun keluar bekerja tidak masalah, perlindungan hukum lainnya adalah, bdari segi segi kenyamanan kerja, keamanan dan keselamatan kerja, (2) Faktor-faktor penghambat pemenuhan hak terhadap pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, dimana pemenuhan hak pekerja hanya gaji yang dihitung selama satu bulan, dalam pemberian upah pihak Restoran Jambi Kecil Kota Jambi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, dimana gaji diberikan dengan nilai Rp. 2.200.000 – 5.000.000 tergantung bidang pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, sementara gaji menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp. 2.930.612. Tetapi gaji secara minimum masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, namun pekerjanya tetap mendapat bonus dari pihak perusahaan Restoran Kampung Kecil Kota Jambi.

Actions (login required)

View Item