PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MUSYAWARAH ADAT DI DESA MENDAHARA KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M. CHAIRI ADILA PUTRA, 1900874201318 (2025) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MUSYAWARAH ADAT DI DESA MENDAHARA KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (74kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MUSYAWARAH ADAT DI DESA MENDAHARA KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR) M. CHAIRI ADILA PUTRA 1900874201318.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan cara mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji dan menelaah kondisi dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa, proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara, persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak, memberikan undangan kepada pihak yang bersangkutan, melakukan perundingan, menyamakan pemahaman, indentifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, menentukan opsi yang dipilih, negosiasi akhir dan pormalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa. dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat berbagai kendala yang merintangi diantaranya, tidak hadirnya salah satu dari kedua pihak yang besengketa, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak yan bersengketa, adanya kedua belah pihak yang bersebrangan memiliki kemampuan tingkat pendidikan, dan toleransi yang berbeda-beda terhadap keseimbangan social, Beberapa pihak tidak mengetahui peran dan tujuan musyawarah, Kantor Pertanahan menganggap proses penyelesaian sengketa terkesan sangat lamban dan terkahir data yang diberikan tidak lengkap.

Actions (login required)

View Item