TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb)

RIZKI RAMDANI, 2100874201065 (2025) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb). skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (20kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 27/Pidsus-TPK/2022/PN-Jmb)) RIZKI RAMDANI 2100874201065.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak tahun 1955, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah diatur dalam hukum Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang mendefinisikan "setiap orang" termasuk korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah hukum yang ada, di mana harta kekayaan hasil kejahatan sering kali tidak tersentuh oleh proses hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan yang jelas dan prosedur formil untuk mengadili korporasi, yang menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum dalam memproses dan mempertanggungjawabkan pidana korporasi secara langsung. Melalui analisis terhadap teori pertanggungjawaban pidana, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah, seperti adanya kebijakan internal yang mencegah tindak pidana korupsi dan tindakan yang diambil untuk menghentikan kegiatan ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia, agar korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi yang sesuai, serta untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat

Actions (login required)

View Item