EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI

IIS SAMIRAT, 2100874201007 (2025) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI) IIS SAMIRAT 2100874201007.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan dengan tahapan proses peradilan pidana yang diawali dengan di kepolisian menerima laporan dari pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Kendala pihak penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polresta Jambi juga mendapat banyak hambatan. Hambatan terbesar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah adalah masalah administrasi (surat tanah). Masyarakat juga harus melengkapi hal tersebut sebelum melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum agar tidak terhambatnya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Actions (login required)

View Item