EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

EVA PUTRI YENI, 2100874201239 (2025) EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text (EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI) EVA PUTRI YENI 2100874201239.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, hasil efektiv yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika yaitu faktor hukum, sosial, dan kelembagaan. Hasil efektiv yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkotika yaitu sanksi pidana penjara. Beberapa pelaku juga dikenai denda sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkotika, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkotika lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi tegas untuk bandar dan rehabilitasi bagi pengguna. Kerjasama aparat penegak hukum dilakukan melalui operasi rutin dan razia. Rehabilitasi pengguna melibatkan pusat rehabilitasi dan program pemulihan berbasis medis dan psikososial. Pencegahan dilakukan melalui kampanye anti-narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan ketat daerah rawan. Koordinasi multisektoral antara pengadilan, pemerintah daerah, BNN, dan LSM, didukung dengan anggaran serta fasilitas, bertujuan memutus rantai narkotika dan merehabilitasi pelaku ke masyarakat.

Actions (login required)

View Item