ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA, 1900874201362 (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:227/Pid.B/2024/PN.Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI) HEZEKIEL OKTOROGANDA SAGALA 1900874201362.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dan Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah mengunakan Dokumen sekunder (Putusan Pengadilan Negeri Jambi). Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Penulis berpendapat beda dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan terhadap orang (Error In Person) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Saran yang dikemukakan hendaknya majelis hakim mempertimbangkan ulang vonis tersebut, seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa utama.

Actions (login required)

View Item