TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BATANGHARI

YOSIA PENGUSAHA PASARIBU, 2100874201238 (2025) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BATANGHARI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (105kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (530kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (418kB)
	Text (TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BATANGHARI) YOSIA PENGUSAHA PASARIBU 2100874201238.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari, untuk mengetahui dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Over Dimenssion pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang, berupa Upaya Preventif seperti sosialiasi dan forum group discussion dengan mengundang berbagai pihak, Upaya Represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment) berupa tilang. Kendala dan solusi penegakan hukum overdi mensi kendaraan bermotor terdiskripsi dalam tiga ranah yaitu kendala substansi hukum berupa rumusan yuridis Pasal 277 UU LLAJ yang perlu ketegasan rumusan karena mengandung formulasi yang multitafsir. Kendala struktur hukum/penegakan hukum berupa hambatan koordinasi hampir di semua level stake holder pencegahan dan penindakan pelanggaran atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kendala budaya hukum, yang teridentifikasi: kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip ego sektoral pada Aparat Penegak Hukum. Solusi yang mendasar adalah reformulasi dengan diksi jelas dan pedoman pemidanaan yang operasional. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan sinergitas antar pihak yang berkepentingan berupa sinergi strategis, teknis dan operasional. Solusi yang dilakukan adalah literasi budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan penguatan prinsip distribution of power bagi Aparat Penegak Hukum.

Actions (login required)

View Item