PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DAN PERUSAKAN DATA PRIBADI PADA SISTEM INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DIGITAL PROVINSI JAMBI

LISA FITRA AISAWARA, 2100874201036 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DAN PERUSAKAN DATA PRIBADI PADA SISTEM INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DIGITAL PROVINSI JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DAN PERUSAKAN DATA PRIBADI PADA SISTEM INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DIGITAL PROVINSI JAMBI) LISA FITRA AISAWARA 2100874201036.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan efisiensi pengelolaan data di sektor pemerintahan, tetapi juga menimbulkan risiko kejahatan siber, seperti pemalsuan dan perusakan data pribadi. Tindakan tersebut dapat mengancam keamanan informasi serta merugikan individu dan instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan perusakan data pribadi dalam sistem informasi Dinas Komunikasi Informasi Digital Provinsi Jambi serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dan korban yang terdampak, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori kepastian hukum, teori keadilan, serta konsep akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dan perusakan data pribadi dalam sistem informasi sering kali dilakukan melalui akses ilegal, manipulasi data, serta penghapusan informasi penting. Dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data dan lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan teknis dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dalam aspek keamanan data pribadi serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. Selain itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana siber di sektor pemerintahan.

Actions (login required)

View Item