PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

LIANDA SAFITRI, 2100874201048 (2025) PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (90kB)
	Text (PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI) LIANDA SAFITRI 2100874201048.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Kota Jambi didasarkan pada Perja No. 15/2020, Pasal 14 UU Kejaksaan, dan KUHP. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keadaan melalui dialog dan perdamaian, melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi mencakup keinginan korban melanjutkan perkara, penolakan perdamaian demi efek jera, ketidaksepakatan terkait ganti rugi, tindak pidana yang tidak tergolong ringan, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi kompensasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi manfaat restorative justice, peningkatan peran mediator, fleksibilitas ganti rugi, dukungan LPSK, sinergi antar lembaga, pendekatan humanis, pendampingan psikologis, dan peran tokoh masyarakat. Kebijakan pendukung dari Kejaksaan Agung juga diperlukan untuk mendukung proses ini. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan hambatan, mendorong penyelesaian adil dan efisien, serta menjaga keharmonisan masyarakat.

Actions (login required)

View Item