PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-LH/2024/PN MRT)

MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA, 1900874201319 (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-LH/2024/PN MRT). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 01. COVER.pdf Download (123kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-LH/2024/PN MRT)) MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA 1900874201319.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dan hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt). Hasil penelitian Penerapan Sanksi Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Menyatakan Terdakwa Dewita Br Silalahi Anak Dari Ampe Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administrative, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Ketidak adanya keadilan terhadap ibu Dewita terhadap sanksi pidana yang diterima sesuai dengan asas keadilan dan teori keadilan yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item