PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RESTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 298/PID.B/2024/PN JMB)

DENI NOVIAN PUTRA, 2100874201037 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RESTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 298/PID.B/2024/PN JMB). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (545kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (86kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (112kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RESTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 298/PID.B/2024/PN JMB)) DENI NOVIAN PUTRA 2100874201037.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb) serta untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Restitusi (Ganti kerugian) Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb mencerminkan penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat. Meskipun telah ditetapkan dalam amar putusan, pelaksanaannya terkendala pada tahap eksekusi. Restitusi dalam perkara ini menunjukkan arah keadilan restoratif, namun masih membutuhkan penguatan sistem dan koordinasi antar lembaga agar hak-hak korban benar-benar terlindungi secara efektif. Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb menunjukkan penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat. Meskipun restitusi telah ditetapkan dalam amar putusan, pelaksanaannya terkendala akibat kelalaian kejaksaan selaku eksekutor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Peran LPSK dalam mendorong permohonan restitusi sangat penting, namun belum diimbangi oleh koordinasi efektif antar-lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan korban tidak cukup bersifat normatif, melainkan memerlukan tanggung jawab konkret dari aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan yang substansial.

Actions (login required)

View Item