PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

OKTO ARGA PUTRA, 1800874201201 (2025) PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (21kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (366kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI) AGON PUTRA 2100874201176.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dasar dari dilakukannya pemecahan perkara tercantum dalam Pasal 142 KUHAP. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan diperlukan pemecahan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang pelakunya banyak. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemecahan perkara pidana (splitsing) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui upaya pembuktian dengan menggunakan berkas perkara (splitsing) pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu melakukan telaah pada kebijakan hukum yang diberlakukan dan fenomena pada realita dilingkup masyarakat. Hasil penelitiannya ialah pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Kendala yang dihadapi dalam pemecahan perkara pidana (splitsing) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yaitu (1) perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, (2) Status antar terdakwa berbeda, (3) pelakunya belum tertangkap seluruhnya. Upaya pembuktian dengan menggunakan berkas perkara (splitsing) pada perkara tindak pidana korupsi ialah dengan alat bukti yang disebut dengan saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak dikenal dan tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP.

Actions (login required)

View Item