ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA GOLONGAN I

M RIDO AGUSTIAN, 2100874201140 (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA GOLONGAN I. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (487kB)
	Text 7. BAB I.pdf - Published Version Download (487kB)
	Text 11. BAB V.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA GOLONGAN I) M. RIDO AGUSTIAN 2100874201140.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan hanya diperbolehkan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika golongan I untuk terapi atau tujuan lain dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dari putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb pada tindak pidana perdagangan Narkotika Golongan I dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb telah mencerinkan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu jenis penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta normanorma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara tindak pidana perdagangan Narkotika Golongan I didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan menawarkan dan memperdagangkan narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 20 tahun dan denda mencapai miliaran rupiah. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar, yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dengan memperhitungkan faktor pemberat dan meringankan, termasuk pengakuan terdakwa, sehingga hukuman tidak mencapai maksimum yang diatur. Meskipun putusan ini mengedepankan nilai kemanusiaan dan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak narkotika, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan retributif yang proporsional dan berpotensi mengurangi efek jera, namun tetap konsisten dengan tujuan perlindungan hukum dan pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item