STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/PID.SUS/2024/PN JMB PADA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

VITO RONALDO AKBAR PRAKOSO, 2100874201148 (2025) STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/PID.SUS/2024/PN JMB PADA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (14kB)
	Text 06. BAB 1.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text 10. BAB 5.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (83kB)
	Text (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/PID.SUS/2024/PN JMB PADA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI) VITO RONALDO 2100874201148.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb dalam kasus tindak pidana pornografi menjadi penting untuk memahami hukum diterapkan. Analisis tersebut melibatkan penelusuran latar belakang perkara, penerapan pasal terkait sampai pertimbangan yang diambil hakim saat memutuskan. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim nomor 46/Pid.Sus/ 2024/PN Jmb pada tindak pidana pornografi dan penyelesaian tindak pidana mengekspor pornografi kesesuaian dengan peraturan undang undang yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data diterapkan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim nomor 46/Pid.Sus/ 2024/PN Jmb pada tindak pidana pornografi adalah Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sehingga pelaku dijatuhkan dengan sanksi pidana 2 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dan Penyelesaian tindak pidana mengekspor pornografi kesesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku adalah belum sesuai karena seharusnya Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Actions (login required)

View Item